Email Gratisan, Keamanan Presiden Jadi Taruhan

Jakarta - Presiden Joko Widodo baru saja melantik Kepala Lembaga Sandi Negara Djoko Setiadi. Dalam acara pelantikan di istana tersebut, Mayjend Djoko Setiadi menyampaikan pentingnya mengurangi ketergantungan pada produk dan aplikasi asing, khususnya yang diperuntukan di pos-pos strategis negara.

Maksudnya tak lain adalah untuk mengurangi risiko bocornya informasi lewat penyadapan maupun sistem informasi yang ada. Perwira TNI bintang dua yang baru saja dilantik untuk masa bakti keduanya ini melihat Indonesia menjadi target dari negara-negara lain, karena potensi ekonominya yang luar biasa.

Ya, Indonesia menjadi target pasar, lalu juga mempunyai sumber energi, baik terbarukan maupan tak terbarukan yang luar biasa. Bahkan dalam banyak kesempatan, Panglima TNI Gatot Nurmantyo menjelaskan Indonesia harus siap menghadapai tekanan asing lebih besar. Karena ke depan bahan bakar dan bahan pangan akan menjadi rebutan dunia. Dan sudah sepatutnya negara menjamin keamanan informasi krusial.

Usaha sadap-menyadap dan mencuri informasi antar negara memang bukan hal baru. Setiap negara menyadari potensi itu dalam hal hubungan diplomatik. Dalam beberapa kesempatan pengecekan tim Lembaga Sandi Negara di beberapa kedutaan besar Indonesia di luar negeri, sering ditemui perangkat lunak dan peralatan yang memang sengaja dipasang untuk mencuri informasi.

Bahkan para diplomat Tanah Air, sering menggunakan email gratisan untuk berkirim kawat diplomasi. Bukan karena tidak ada email khusus dari Kementerian Luar Negeri, namun karena kurang reliable, sehingga sering menghambat proses kerja para diplomat.

Penggunaan alat dan software buatan dalam negeri untuk pos-pos strategis memang sangat mendesak. Semakin majunya teknologi informasi membuat manusia mengalami ketergantungan, khususnya pada internet dan jalur komunikasi modern lainnya.

Tahun 2015 mencatat rekor, kerugian yang diakibatkan serangan cyber mencapai USD 3,8 miliar. Serangan ini banyak mengincar sektor perbankan, pemerintahan, pendidikan, penerbangan, militer, kesehatan, penjualan retail serta perusahaan minyak dan gas.

Lalu kenapa harus menggunakan produk buatan dalam negeri untuk mencegah dampak lebih besar? Apa yang disampaikan Kepala Lembaga Sandi Negara Djoko Setiadi memang sangat beralasan, tak semua negara produsen alat dan software tersebut benar-benar bersih.

Beberapa negara mempunyai aturan internal yang ketat tentang ekspor senjata dan alat software komunikasi informasi. Ada yang mewajibkan para produsen untuk membuka akses data dan keamanan ke pemerintah. Contohnya di Amerika Serikat, perusahaan besar macam Google, Microsoft, Facebook, Twitter dan Yahoo wajib membuka akses data bila pemerintah memerlukan dalam keadaan tertentu.

Kondisi inilah yang membuat penggunaan alat dan layanan informasi-komunikasi dari luar cukup mengundang tanda tanya. Bisa dibayangkan bila pasukan pengamanan Presiden hanya bertukar informasi lewat email gratisan, tentu keamanan Presiden dan keluarganya yang menjadi taruhan.

Pertanyaannya kini sejauh mana Indonesia siap untuk mengamankan diri sendiri. Memang untuk mencapai hal yang ideal butuh waktu dan pengorbanan yang tidak sedikit. Pemerintah China misalnya, untuk memastikan kedaulatan informasi di cyberspace mereka, China memaksa Facebook dan Google untuk mengikuti regulasi atau tidak diizinkan beroperasi sama sekali.

Kepercayaan diri China karena mereka sudah mempersiapkan layanan media sosial untuk mayarakatnya. Itu baru contoh dari media sosial. Urusan keamanan informasi yang beredar di pemerintahan dan industri strategis jauh ebih rumit dan kompleks lagi.

Tak hanya masalah alat komunikasi dan perangkat lunak apa yang dipakai. Namun lebih kompleks adalah sejauh mana komunikasi tentang informasi krusial itu boleh beredar dan dibahas. Tahun 2013 hubungan Indonesia-Autralia memanas karena penyadapan terhadap Ibu Negara saat itu, Ani Yudhoyono dan jajaran dekat presiden.

Di awal 2000-an, pemerintah harus mengeluarkan ekstra lebih dari Rp 500 miliar karena rencana impor minyak dari negara tetangga bocor. Seketika harga jual dinaikkan dan kita hanya bisa mengernyitkan dahi.

Soal kesiapan, tak ada kata terlambat. Walau memang Indonesia benar-benar masih dalam tahap awal. Walau tak banyak kini sudah mulai ada anak bangsa yang berani terjun membuat perangkat anti sadap. Tentu ini patut diapresiasi.

Seperti kata Mayjend Djoko Setiadi, keberpihakan pemerintah dalam penggunaan perangkat yang menunjang keamanan komunikasi informasi dalam negeri sangat diperlukan. Minimal produk dalam negeri pengerjaan di dalam negeri bisa diawasi. Bila ada pelanggaran hukum juga tak perlu repot menggunakan hukum negara lain. Sisi teknis seperti itu cukup banyak menyedot anggaran dan SDM bila terjadi pada produk buatan luar.

Salah satu yang menjadi kendala utama adalah perbedaan pola pandang. Sebagian besar pemangku kebijakan bukanlah generasi digital yang paham bahaya di dunia cyber. Namun rasanya dengan kebijakan e-Government Presiden Joko Widodo, tak ada alasan untuk tidak belajar dan mengadopsi konsep keamanan cyber ke depannya. Semoga keinginan pemerintah untuk mengaplikasikan e-Government diimbangi dengan kesadaran untuk memperkuat keamanan sistem maupun manusia sebagai penggunanya.

Menggunakan produk dalam negeri untuk keamanan informasi-komunikasi dalah bentuk pertahanan sebuah negara dari gangguan luar. Bila hal tersebut terwujud, Indonesia akan menjadi negara yang dihormati oleh bangsa-bangsa lainnya di dunia.

*) Penulis, Pratama Persadha adalah pegiat keamanan cyber dan kriptografi. Kini aktif sebagai Chairman CISSReC (Communication and Information System Security Research Center), lembaga riset non-profit di bidang keamanan cyber dan komunikasi.

 

Source: http://inet.detik.com/

© 2017, Digital Innovation Lounge

Please publish modules in offcanvas position.